SERANG,lensabanteninvestigasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Keluarga Besar Media Lensa Banten Investigasi.com yang dipimpin oleh Pimpinan Redaksi M. Haris menyampaikan ucapan selamat memperingati hari bersejarah bagi Bangsa Indonesia.
Lensa Banten Investigasi.com mengusung tema:
“MENEGUHKAN JATI DIRI BANGSA, MERAWAT PANCASILA UNTUK INDONESIA MAJU”
Pimred Lensa Banten Investigasi.com, M. Haris menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang final, pemersatu bangsa, dan harus terus dirawat dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi kita semua untuk meneguhkan kembali jati diri bangsa. Mari kita bersama membangun bangsa yang beradab, beragama dan berpancasila. Pancasila harus hidup di dalam setiap karya jurnalistik kita yang Berimbang, Tajam dan Terpercaya,” tegas M. Haris, Pimred Lensa Banten Investigasi.com, Rabu (01/10/2026).
Ia juga mengajak seluruh insan pers, wartawan, dan masyarakat Banten khususnya untuk tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan yang telah mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi lain.
Dengan semangat Kesaktian Pancasila, Lensa Banten Investigasi.com berkomitmen akan terus hadir sebagai media yang berimbang, tajam dan terpercaya dalam mengawal pembangunan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di Bumi Pertiwi.
Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026!
Bersama Membangun Bangsa yang Beradab, Beragama dan Berpancasila.
Hormat Kami, M. HARIS Pimpinan Redaksi LensaBantenInvestigasi.com
Jakarta, Lensabanteninvestigasi.com. – Presiden resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Tak menunggu lama, pria yang dikenal tegas itu langsung tancap gas. Di hari-hari awal jabatannya, ia mengumumkan visi besar dan tujuh program prioritas yang akan menjadi kompas Polri untuk periode 2026–2029.
Mengusung semangat “Tegas pada kejahatan, patuh pada hukum”, Suyudi menegaskan komitmennya mengawal arahan Presiden lewat langkah terukur dan kolaboratif.
Gebrakan pertamanya jelas: lima fokus penindakan kejahatan yang selama ini meresahkan masyarakat. Yakni pemberantasan narkoba, judi online, korupsi, penyelundupan, dan premanisme.
Baca juga: Ratusan Buruh FSPMI Demo di DPRD Batam, Langsung Dapat Surat Rekomendasi Dukungan
Dalam menangani kasus-kasus itu, Polri di bawah komandonya akan menitikberatkan tiga pendekatan utama: memutus rantai jaringan kejahatan, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta mengoptimalkan upaya pemulihan aset atau asset recovery.
Namun, Suyudi sadar betul bahwa transformasi sejati harus dimulai dari dalam. Karena itu, ia meluncurkan Tujuh Program Prioritas 2026–2029.
Pertama, transformasi kelembagaan. Struktur Polri akan dibuat lebih lincah, kewenangannya diperjelas, dan proses kerjanya berbasis risiko. Fokusnya: penyederhanaan birokrasi, peningkatan interoperabilitas, dan respons cepat terhadap dinamika lapangan.
Kedua, pembenahan sumber daya manusia. Rekrutmen harus bersih, karier berdasarkan meritokrasi, dan lahir pemimpin berintegritas tinggi. Kesejahteraan anggota tetap dijamin.
Ketiga, pelayanan publik. Polri berkomitmen menerapkan layanan satu kanal dengan standar waktu penyelesaian yang jelas. Semua lapisan masyarakat harus merasakan perubahan nyata di titik layanan.
Keempat, penegakan hukum. Pelayanan cepat, penyidikan cermat, keputusan adil. Semua proses dijalankan secara proporsional, transparan, dan berbasis pembuktian kuat.
Kelima, penguatan pengawasan. Ada kanal pengaduan yang mudah dilacak, audit independen, dan tindak lanjut yang dikomunikasikan terbuka.
Keenam, pengelolaan anggaran berbasis hasil nyata. Pengadaan dibuat lebih transparan dengan rekam jejak digital yang utuh. Ketujuh, transformasi digital. Polri akan menerapkan Smart Policing, integrasi satu data, dan Scientific Crime Investigation. Teknologi canggih wajib dimanfaatkan untuk menyederhanakan pekerjaan operasional, memperkuat pembuktian, dan meningkatkan akuntabilitas. Jenderal Suyudi menegaskan, semua program dan langkah penindakan itu akan dieksekusi dengan berpegang pada tiga nilai dasar: integritas, soliditas, dan sinergitas. Dengan nakhoda baru dan deretan program strategis ini, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan tampil semakin profesional, akuntabel, dan pada akhirnya semakin dicintai rakyat Indonesia.
JAKARTA |Lensabanteninvestigasi.com – Pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung kilat, Kamis (1/10/2026). Dalam satu hari, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjalani fit and proper test di DPR, disetujui parlemen, hingga dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta.
Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dengan hormat. Pengangkatannya disetujui Komisi III DPR secara aklamasi dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pagi harinya, sebelum sore harinya mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden.
Maka 1 Oktober 2026 resmi menjadi titik peralihan komando Polri dari Listyo Sigit ke Suyudi Ario Seto.
Namun yang lebih penting dari siapa yang dilantik, adalah apa yang dibawa ke kursi Kapolri.
“Polri Bersama Masyarakat” dan Janji Akhiri No Viral No Justice
Dalam uji kelayakan di Komisi III, Suyudi mengusung doktrin “Polri Bersama Masyarakat” sebagai arah transformasi.
Ia menegaskan masyarakat adalah pusat orientasi tugas Polri, dan kritik berbasis fakta harus dipandang sebagai early warning system bagi institusi.
Suyudi secara terbuka menyinggung kegelisahan publik yang selama ini jadi sorotan: kepastian penanganan laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungli dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, hingga transparansi perkara.
Salah satu yang disorot tajam adalah fenomena “no viral, no justice.”
Menurutnya, pelapor harus bisa mengetahui perkembangan perkara secara terbuka tanpa harus mencari akses informal ke penyidik. Keadilan, kata dia, tidak hanya soal hasil, tapi juga soal proses.
Enam Agenda di Meja Kapolri Baru
Suyudi memaparkan enam program prioritas:
1. Penguatan Kelembagaan: Menata Mabes Polri agar lebih ramping dan strategis, serta memperkuat Polda, Polres, hingga Polsek. 2. SDM dan Rekrutmen: Meritokrasi dan rekam integritas jadi dasar. Tidak ada ruang untuk titipan, transaksi, maupun sponsorship dalam karier. 3. Pelayanan Publik: Layanan harus mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif. 4. Penegakan Hukum: Ukuran keberhasilan bukan banyaknya perkara, tapi kualitas penanganan yang sah, berbasis bukti, dan memberi kepastian. 5. Pengawasan: Mengubah pola dari reaktif menjadi berbasis risiko, serta memastikan setiap pengaduan punya jejak penanggung jawab. 6. Akuntabilitas Anggaran: Keberhasilan anggaran tidak diukur dari penyerapan, tapi dari hasil yang dirasakan masyarakat.
Dari BNN Kembali ke Polri
Lulusan Akpol 1994 ini bukan orang baru. Pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, Suyudi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN pada Agustus 2025. Setahun berselang, ia kembali ke Korps Bhayangkara untuk memimpin Polri.
Pengalaman di BNN menjadi modal, namun tantangan sebagai Kapolri jauh lebih luas — membawahi seluruh organisasi dari Mabes hingga kewilayahan.
Setelah Pelantikan, Janji Mulai Diuji
Pelantikan hanyalah seremoni. Pekerjaan substantif justru dimulai setelahnya.
Suyudi telah menyiapkan agenda 100 hari pertama: audit menyeluruh institusi, pembentukan struktur komando reformasi, penyusunan indikator dasar, serta evaluasi pengaduan masyarakat dan perkara berjalan.
Kini publik menunggu pembuktian: apakah laporan warga benar-benar bisa dilacak tanpa koneksi orang dalam? Apakah pelayanan jadi lebih transparan? Apakah pengawasan mampu mencegah pelanggaran sebelum viral?
Mulai 1 Oktober 2026, yang diuji bukan lagi siapa Suyudi Ario Seto, melainkan bagaimana ia menjalankan mandat sebagai Kapolri. Sebab bagi institusi sebesar Polri, perubahan baru berarti ketika masyarakat merasakannya.
SERANG,lensabanteninvestigasi.com -Jumat, 02 Oktober 2026, halaman Kantor Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang dipadati warga. Sebanyak 48 pasangan suami istri se-Kecamatan Ciruas mengikuti kegiatan Isbat Nikah Terpadu Tahun 2026 yang digelar oleh Pemerintah Kecamatan Ciruas.
Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor kecamatan ini dihadiri lengkap oleh unsur Muspika. Hadir dari Pengadilan Agama Serang, KUA Kecamatan Ciruas, Koramil Ciruas, serta Bapak Camat beserta keseluruhan Muspika Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
Pantauan di lokasi, spanduk besar bertuliskan “Selamat Datang Peserta Isbat Nikah Terpadu Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang Tahun 2026” terpasang di pintu masuk, menyambut para peserta yang mayoritas adalah pasangan yang sebelumnya menikah secara siri dan belum memiliki buku nikah resmi negara.
Hakim dan Panitera Pengganti dari Pengadilan Agama sudah siap di meja sidang untuk melakukan persidangan isbat nikah secara langsung di lokasi.
Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat. Setelah isbat dikabulkan hakim, pasangan akan langsung mendapatkan Buku Nikah resmi dari KUA, sehingga dapat mengurus Kartu Keluarga, Akta Lahir Anak, dan dokumen lainnya.
Antusiasme warga terlihat tinggi. Para peserta duduk tertib menunggu giliran sidang. Program ini dinilai sangat membantu masyarakat kecil yang terkendala biaya dan akses untuk isbat nikah di Pengadilan Agama.
Dengan suksesnya kegiatan Isbat Nikah Terpadu yang diikuti 48 pasangan ini, Kecamatan Ciruas menunjukkan komitmennya dalam pelayanan prima dan membantu masyarakat mendapatkan hak legalitas pernikahan secara mudah, cepat dan gratis.
Jakarta,Lensabanteninvestigasi.com.- Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kabinet Merah Putih dan Lembaga Negara di Istana Negara, Kamis, 1 Oktober 2026.
Pelantikan tersebut menjadi sorotan karena adanya pergeseran posisi strategis di tingkat Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kepala Lembaga.
Berikut adalah daftar lengkap 18 pejabat yang dilantik:
TINGKAT MENTERI KOORDINATOR & MENTERI:
Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
WAKIL MENTERI KOORDINATOR & WAKIL MENTERI:
Drajad Hari Wibowosebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
KEPALA LEMBAGA & BADAN NEGARA:
Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI
Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman RI
Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri)
prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat negara.
SERANG,lensabanteninvestigasi.com -Pelaksanaan program Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri Karang Bolong, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang patut diacungi jempol.
Pasalnya, pekerjaan pembangunan revitalisasi yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) progresnya cepat, tertata, rapi dan berkualitas.
Hal tersebut terjadi berkat arahan tegas dan terukur dari *Kepala Sekolah Hj. Asyanah,S.Pd sebagai Penanggung Jawab P2SP.
Dalam arahannya, Kepala Sekolah SDN Karang Bolong menegaskan kepada semua Panitia P2SP agar melaksanakan tugasnya berdasarkan Poksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing.
Bahkan secara khusus untuk Ketua Pelaksana, diwajibkan setiap hari harus ada di lokasi pembangunan untuk mengarahkan pekerja bangunan supaya wajib memakai Alat Keselamatan Kerja (K3) seperti Helm Proyek, Rompi, Sarung Tangan dan Sepatu Boot.
“Kedua, dalam melaksanakan pekerjaan harus wajib berdasarkan Spesifikasi dan RAB, jangan main-main di urusan material, sebab kita ada Konsultan yang mengawasi dan bertanggung jawab dengan pekerjaan pembangunan yang kita kerjakan,” tegas Hj. Asyanah,S.Pd dalam arahannya.
Berkat Tim P2SP yang dibentuk dengan benar-benar disiplin dan solid, hasilnya terlihat jelas.
“Berkat Tim P2SP yang saya bentuk benar-benar Disiplin dan Solid, jelas Hj. Asyanah,S.Pd, pekerjaan kelihatan progresnya cepat dan terukur,” ujarnya.
Ia menambahkan, Insya Allah hasil pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh P2SP SD Negeri Karang Bolong yang ia pimpin dapat melaksanakan tugasnya sesuai jadwal waktu dan tidak ada hambatan dalam pekerjaan berdasarkan kalender yang ada.
Apa yang dilakukan di SDN Karang Bolong ini menjadi contoh nyata bahwa jika dikerjakan dengan manajemen yang baik, disiplin dan mengutamakan kualitas serta K3, maka program Revitalisasi dari pemerintah pusat (APBN) akan memberikan hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk dunia pendidikan.
PANDEGLANG, Lensa Banten Investigasi.com– Skandal dugaan rangkap jabatan dan penyimpangan proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan menggema di wilayah zona selatan Kabupaten Pandeglang.
Informasi yang dihimpun dari salah satu aktivis anti korupsi yang getol menyuarakan pemberantasan KKN di wilayah zona selatan dan sejumlah sumber menyebutkan, proyek revitalisasi tersebut menyasar pada SDN Malang Nengah 02 yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dikelola oleh Kepala Sekolah. 02-10-2026.
Dalam penelusuran pelaksanaannya, sejumlah pihak menilai terdapat banyak kejanggalan di lapangan. Beberapa temuan awal menunjukkan adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, diperparah dengan *dokumen kontrak / papan informasi proyek yang tidak terpampang, menandakan ketidaktransparanan publik.
Kunjungan awak media beberapa waktu lalu dilakukan di tengah mencuatnya isu intervensi proyek Revit. Dari pengecekan lapangan, ditemukan material bangunan yang dinilai tidak layak, sekaligus diduga terindikasi jauh dari konstruksi semestinya, diantaranya:
Ketebalan material genteng diduga tidak sesuai standar yang ditetapkan.*
Penggunaan baja ringan yang disebut tidak memenuhi spesifikasi teknis.
Material kusen dan komponen bangunan lainnya diduga tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS).*
Adanya dugaan pekerjaan yang tidak sesuai terus dilakukan dengan unsur kesengajaan.
Tidak hanya itu, terdapat informasi yang beredar adanya dugaan pemberian uang saku atau uang bensin pada setiap wartawan / ormas yang berkunjung, yang dinilai sebagai upaya penyuapan demi menutupi transparansi, hingga menimbulkan wacana kurang baik di kalangan kontrol sosial.
Sejumlah aktivis antikorupsi pun akan melaporkan perihal ini dengan dalih dugaan penyalahgunaan wewenang yang terisolir, rangkap jabatan dan sejumlah penyimpangan proyek kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan memberi tembusan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika diperlukan.
Mereka mendesak dengan tegas agar proses penyelidikan dilakukan secara serius dan transparan, termasuk menelusuri aliran dana proyek serta memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat.
Publik kini menunggu langkah tegas untuk mengungkap secara terang benderang apakah benar terjadi praktik korupsi berjamaah di balik proyek yang seharusnya menjadi harapan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kecamatan Cibitung, khususnya di SDN MALANG NENGAH 02.
Perihal ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan, harus dilakukan secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, saat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang ingin diminta tanggapannya mengenai hal tersebut, dirinya sedang tidak ada di tempat dan tersiar kabar Kadis sedang evaluasi program Revit. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah Malang Nengah 02 yang merangkap P2SP juga Bendahara .
Serang,satriabuananews.com -* Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan *SD Negeri Cirangkong 1 yang berlokasi di Desa Cirangkong, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten, disorot awak media. Proyek ratusan juta tersebut diduga mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat.
Berdasarkan papan informasi publik yang terpasang di lokasi, proyek tersebut adalah:
*Pekerjaan:Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN Cirangkong 1 *Rincian:Rehabilitasi 5 Ruang Kelas, Rehabilitasi Ruang UKS, Rehabilitasi Toilet *Dana Bantuan: Rp 572.484.008,- *Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2026 *Pelaksana:Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) *Waktu Pelaksanaan: 120 Hari Kalender *Program Didampingi:Kejaksaan Agung RI *Lokasi: Jln. Cirangkong, Desa Cirangkong, Kec. Petir, Kab. Serang, Prov. Banten
Hasil pantauan investigasi awak media di lokasi pada Senin, 30/09/2026, pekerjaan revitalisasi baru memasuki tahap awal pembongkaran gedung sekolah. Namun pada tahap awal saja sudah ditemukan pelanggaran serius.
Terlihat para pekerja melakukan pembongkaran atap dan tembok tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti helm safety, rompi, sepatu safety, dan sarung tangan. Padahal K3 adalah hal wajib dalam setiap pekerjaan konstruksi.
“Baru pekerjaan awal saja sudah melanggar apalagi diakhir. Minim pengawasan dari pihak P2SP dan Konsultan merupakan bukti tidak bertanggung jawabnya dengan tugas yang diemban dan hanya melihat tanpa menegur baik lisan maupun tindakan. Hal sepele dianggap remeh, seandainya terjadi kecelakaan kerja siapa yang bertanggung jawab,” ujar awak media di lokasi.
Selain dugaan pelanggaran K3, proyek ini juga disinyalir tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Desa Cirangkong, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakharmonisan antara pihak sekolah dengan pemerintahan desa.
Saat awak media mencoba mengkonfirmasi salah satu pekerja yang tidak memakai APD, ia mengatakan:
“Untuk APD ada pak, kalau dipakai gerah, panas dan tidak betah pak, APD mah ada dan dilengkapi,” ucapnya singkat.
Konfirmasi berlanjut ke Ketua Komite yang enggan menyebutkan namanya, ia juga mengatakan hal senada:
“Kemungkinan pekerja kalau memakai APD tidak betah dan panas pak,”ucapnya singkat.
Sementara itu, salah satu staf Desa Cirangkong saat dikonfirmasi terkait revitalisasi SD Negeri Cirangkong 1 membenarkan bahwa pihak sekolah belum pernah datang ke kantor desa.
“Bahwa SDN Cirangkong 1 ada pembangunan revitalisasi, sampai sekarang belum ada yang datang padahal sekolah tersebut tidak jauh dari kantor desa,” ujarnya.
Dengan temuan ini, publik berharap agar P2SP SDN Cirangkong 1, Konsultan Pengawas, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, serta Tim Pendamping dari Kejaksaan Agung RI untuk segera melakukan evaluasi dan menegur pelaksana agar mematuhi SOP K3 dan menjalin koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa Cirangkong.
Serang,lensabanteninvestigasi.com – Semangat pemberdayaan perempuan dan keluarga terus digelorakan di Kabupaten Serang. Melalui program (Bantuan Keuangan Provinsi) PEMBINAAN PKK DESA PURWADADI KEC. LEBAKWANGI KAB. SERANG PROV. BANTEN Tahun 2026, Tim Penggerak PKK Kabupaten Serang turun langsung melakukan pembinaan ke desa.
Kegiatan pembinaan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Purwadadi ini dipimpin langsung oleh tim dari kabupaten yang dipimpin oleh Ibu Hajah Yayah selaku Sekretaris PKK Kabupaten Serang beserta jajaran.
Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa Purwadadi. Tampak hadir Kepala Desa Purwadadi, H. Bayi (Haji Ma’mun), beserta staf desa, para Ketua RT, RW, dan seluruh jajaran perangkat desa.
Tak ketinggalan, seluruh ibu-ibu PKK se-Desa Purwadadi hadir dengan penuh antusias dan semangat, mengenakan seragam PKK kompak.
Dari pantauan awak media di lokasi, suasana pembinaan berlangsung dengan khidmat dan interaktif. Ibu Hajah Yayah memberikan arahan, motivasi serta evaluasi terkait 10 Program Pokok PKK, administrasi PKK, dan peran PKK dalam mendukung pembangunan desa.
Dalam sesi foto bersama, terlihat kekompakan dan semangat luar biasa dari ibu-ibu PKK Desa Purwadadi dengan mengacungkan salam kompak PKK, sebagai simbol semangat membangun keluarga sejahtera.
Kepala Desa Purwadadi, H. Bayi (Haji Ma’mun) mengapresiasi kegiatan pembinaan ini. Menurutnya, pembinaan dari kabupaten sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan ibu-ibu PKK di tingkat desa agar lebih aktif dan inovatif.
Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan PKK Desa Purwadadi semakin maju, tertib administrasi, dan menjadi motor penggerak kesejahteraan keluarga di Kecamatan Lebakwangi.
SERANG.Lensabanteninvestigasi.com.— Kodim 0602/Serang Koramil 0602-02/Kasemenmelaksanakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kpt.inf Totok Trimartanto selaku Danramil 0602-02/Kasemen bersama anggota koramil dan Lurah Kasunyatan Neneng Titin Kurnia, S.Pd., M.Si menyatakan penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0602/Serang Koramil 0602-02/kasemen, terhadap masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam kegiatan tersebut, armada tangki air dikerahkan untuk mendistribusikan air bersih secara langsung kepada warga.
Masyarakat terlihat membawa berbagai wadah untuk menampung air yang disalurkan.
Kegiatan bakti sosial ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Kehadiran personel TNI di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, penyaluran air bersih ini mencerminkan komitmen TNI untuk terus hadir dan membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0602/Serang Koramil 0602-02/Kasemen turut mengusung semangat “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur
