Jenderal Suyudi Ario Seto Resmi Dilantik Jadi Kapolri, Langsung Umumkan 7 Program Prioritas 2026–2029

Jakarta, Lensabanteninvestigasi.com. – Presiden resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Tak menunggu lama, pria yang dikenal tegas itu langsung tancap gas. Di hari-hari awal jabatannya, ia mengumumkan visi besar dan tujuh program prioritas yang akan menjadi kompas Polri untuk periode 2026–2029.

Mengusung semangat “Tegas pada kejahatan, patuh pada hukum”, Suyudi menegaskan komitmennya mengawal arahan Presiden lewat langkah terukur dan kolaboratif.

Gebrakan pertamanya jelas: lima fokus penindakan kejahatan yang selama ini meresahkan masyarakat. Yakni pemberantasan narkoba, judi online, korupsi, penyelundupan, dan premanisme.

Baca juga: Ratusan Buruh FSPMI Demo di DPRD Batam, Langsung Dapat Surat Rekomendasi Dukungan

Dalam menangani kasus-kasus itu, Polri di bawah komandonya akan menitikberatkan tiga pendekatan utama: memutus rantai jaringan kejahatan, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta mengoptimalkan upaya pemulihan aset atau asset recovery.

Namun, Suyudi sadar betul bahwa transformasi sejati harus dimulai dari dalam. Karena itu, ia meluncurkan Tujuh Program Prioritas 2026–2029.

Pertama, transformasi kelembagaan. Struktur Polri akan dibuat lebih lincah, kewenangannya diperjelas, dan proses kerjanya berbasis risiko. Fokusnya: penyederhanaan birokrasi, peningkatan interoperabilitas, dan respons cepat terhadap dinamika lapangan.

Kedua, pembenahan sumber daya manusia. Rekrutmen harus bersih, karier berdasarkan meritokrasi, dan lahir pemimpin berintegritas tinggi. Kesejahteraan anggota tetap dijamin.

Ketiga, pelayanan publik. Polri berkomitmen menerapkan layanan satu kanal dengan standar waktu penyelesaian yang jelas. Semua lapisan masyarakat harus merasakan perubahan nyata di titik layanan.

Keempat, penegakan hukum. Pelayanan cepat, penyidikan cermat, keputusan adil. Semua proses dijalankan secara proporsional, transparan, dan berbasis pembuktian kuat.

Kelima, penguatan pengawasan. Ada kanal pengaduan yang mudah dilacak, audit independen, dan tindak lanjut yang dikomunikasikan terbuka.

Keenam, pengelolaan anggaran berbasis hasil nyata. Pengadaan dibuat lebih transparan dengan rekam jejak digital yang utuh. Ketujuh, transformasi digital. Polri akan menerapkan Smart Policing, integrasi satu data, dan Scientific Crime Investigation. Teknologi canggih wajib dimanfaatkan untuk menyederhanakan pekerjaan operasional, memperkuat pembuktian, dan meningkatkan akuntabilitas. Jenderal Suyudi menegaskan, semua program dan langkah penindakan itu akan dieksekusi dengan berpegang pada tiga nilai dasar: integritas, soliditas, dan sinergitas. Dengan nakhoda baru dan deretan program strategis ini, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan tampil semakin profesional, akuntabel, dan pada akhirnya semakin dicintai rakyat Indonesia.

Suyudi Ario Seto Resmi Jadi Kapolri, Dari DPR ke Istana dalam Sehari

JAKARTA |Lensabanteninvestigasi.com – Pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung kilat, Kamis (1/10/2026). Dalam satu hari, Komjen Pol Suyudi Ario Seto menjalani fit and proper test di DPR, disetujui parlemen, hingga dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta.

Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diberhentikan dengan hormat. Pengangkatannya disetujui Komisi III DPR secara aklamasi dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pagi harinya, sebelum sore harinya mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden.

Maka 1 Oktober 2026 resmi menjadi titik peralihan komando Polri dari Listyo Sigit ke Suyudi Ario Seto.

Namun yang lebih penting dari siapa yang dilantik, adalah apa yang dibawa ke kursi Kapolri.

“Polri Bersama Masyarakat” dan Janji Akhiri No Viral No Justice

Dalam uji kelayakan di Komisi III, Suyudi mengusung doktrin “Polri Bersama Masyarakat” sebagai arah transformasi.

Ia menegaskan masyarakat adalah pusat orientasi tugas Polri, dan kritik berbasis fakta harus dipandang sebagai early warning system bagi institusi.

Suyudi secara terbuka menyinggung kegelisahan publik yang selama ini jadi sorotan: kepastian penanganan laporan, kesetaraan di hadapan hukum, pungli dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, hingga transparansi perkara.

Salah satu yang disorot tajam adalah fenomena “no viral, no justice.”

Menurutnya, pelapor harus bisa mengetahui perkembangan perkara secara terbuka tanpa harus mencari akses informal ke penyidik. Keadilan, kata dia, tidak hanya soal hasil, tapi juga soal proses.

Enam Agenda di Meja Kapolri Baru

Suyudi memaparkan enam program prioritas:

1. Penguatan Kelembagaan: Menata Mabes Polri agar lebih ramping dan strategis, serta memperkuat Polda, Polres, hingga Polsek.
2. SDM dan Rekrutmen: Meritokrasi dan rekam integritas jadi dasar. Tidak ada ruang untuk titipan, transaksi, maupun sponsorship dalam karier.
3. Pelayanan Publik: Layanan harus mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.
4. Penegakan Hukum: Ukuran keberhasilan bukan banyaknya perkara, tapi kualitas penanganan yang sah, berbasis bukti, dan memberi kepastian.
5. Pengawasan: Mengubah pola dari reaktif menjadi berbasis risiko, serta memastikan setiap pengaduan punya jejak penanggung jawab.
6. Akuntabilitas Anggaran: Keberhasilan anggaran tidak diukur dari penyerapan, tapi dari hasil yang dirasakan masyarakat.

Dari BNN Kembali ke Polri

Lulusan Akpol 1994 ini bukan orang baru. Pernah menjabat Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, Suyudi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BNN pada Agustus 2025. Setahun berselang, ia kembali ke Korps Bhayangkara untuk memimpin Polri.

Pengalaman di BNN menjadi modal, namun tantangan sebagai Kapolri jauh lebih luas — membawahi seluruh organisasi dari Mabes hingga kewilayahan.

Setelah Pelantikan, Janji Mulai Diuji

Pelantikan hanyalah seremoni. Pekerjaan substantif justru dimulai setelahnya.

Suyudi telah menyiapkan agenda 100 hari pertama: audit menyeluruh institusi, pembentukan struktur komando reformasi, penyusunan indikator dasar, serta evaluasi pengaduan masyarakat dan perkara berjalan.

Kini publik menunggu pembuktian: apakah laporan warga benar-benar bisa dilacak tanpa koneksi orang dalam? Apakah pelayanan jadi lebih transparan? Apakah pengawasan mampu mencegah pelanggaran sebelum viral?

Mulai 1 Oktober 2026, yang diuji bukan lagi siapa Suyudi Ario Seto, melainkan bagaimana ia menjalankan mandat sebagai Kapolri. Sebab bagi institusi sebesar Polri, perubahan baru berarti ketika masyarakat merasakannya.

Polda Banten Gelar Apel Besar Sabuk Kamtibmas, Perkuat Sinergi Jaga Banten Aman

Serang,Lensabanteninvestigasi.com.– Polda Banten menggelar Apel Besar Sabuk Kamtibmas dalam rangka memperkuat sinergitas Bhabinkamtibmas dan Pam Swakarsa menuju Banten yang aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Polda Banten, Kamis (20/08).

Apel dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dan dihadiri Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusuma, Wakapolda Banten Brigjen Pol Iwan Saktiadi, para pejabat utama Polda Banten, unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah, serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, Bhabinkamtibmas, unsur Sabuk Kamtibmas dan anggota Pam Swakarsa.

Dalam amanatnya, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa apel besar tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Banten.

“Keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kita harus memperkuat sinergi, kepedulian dan komunikasi untuk menjaga Harkamtibmas menuju Banten yang aman,” ujar Kapolda Banten.

Kapolda menjelaskan, karakteristik wilayah Banten yang beragam, mulai dari kawasan industri, pelabuhan, pusat perdagangan, destinasi wisata, perkotaan, pedesaan hingga wilayah pesisir, menghadirkan dinamika Kamtibmas yang membutuhkan kemampuan membaca situasi serta melakukan pencegahan sejak dini.

“Pola pemeliharaan Kamtibmas harus semakin mengedepankan pencegahan. Setiap persoalan harus dikenali lebih awal, dikomunikasikan dengan cepat dan diselesaikan secara tepat sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” tegasnya.

Menurut Kapolda, Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas dan Pam Swakarsa memiliki peran yang saling melengkapi. Sabuk Kamtibmas menjadi simpul kepedulian dan komunikasi masyarakat, Bhabinkamtibmas menjadi penggerak penyelesaian persoalan di wilayah binaan, sementara Pam Swakarsa memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kepada seluruh Bhabinkamtibmas, kenali wilayah dan masyarakat binaan. Hadirlah sebagai anggota Polri yang mudah ditemui, mau mendengar dan mampu memberikan solusi. Jangan menunggu persoalan berkembang menjadi gangguan yang lebih besar,” kata Irjen Pol Hengki.

Kapolda juga mengajak seluruh unsur Sabuk Kamtibmas dan Pam Swakarsa untuk menjadi mitra Polri dalam menjaga keamanan, kerukunan dan ketertiban di lingkungan masing-masing dengan tetap memahami batas kewenangan, mengedepankan sikap humanis serta segera berkoordinasi dengan kepolisian apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas.

Di tengah derasnya arus informasi, Kapolda mengingatkan seluruh peserta apel agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Jangan menjadi bagian dari penyebar hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi. Jadilah pihak yang menenangkan keadaan, menjaga persatuan dan memperkuat kerukunan masyarakat,” ungkapnya.

Kepada seluruh personel Polri di jajaran Polda Banten, Kapolda menekankan pentingnya memegang teguh empat komitmen moral Polda Banten, yakni disiplin, keterbukaan, loyalitas dan ikhlas.

“Jadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Laksanakan setiap tugas dengan semangat Banten Aman, antisipatif, modern, akuntabel dan nurani,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusuma menyampaikan apresiasi kepada Polda Banten yang telah menyelenggarakan Apel Besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas dan Pam Swakarsa.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Polda Banten yang menyelenggarakan apel besar Sabuk Kamtibmas, Bhabinkamtibmas dan Pam Swakarsa. Kalau dilihat seperti ini, insyaallah Banten aman. Sekali lagi, apresiasi kepada Pak Kapolda,” ujar Wakil Gubernur Banten.

Achmad Dimyati juga memaknai Sabuk Kamtibmas sebagai simbol pentingnya sinergi seluruh unsur dalam menjaga keamanan. Menurutnya, keberadaan Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Polri harus berjalan beriringan dengan partisipasi masyarakat melalui Sabuk Kamtibmas dan Pam Swakarsa.

“Kalau kita lihat, ada Bhabinkamtibmas sebagai penegak hukum. Tetapi keamanan tidak bisa hanya dilakukan oleh penegak hukum. Harus ada sinergi dengan masyarakat. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat bagus untuk memperkuat kebersamaan dalam menjaga Banten,” ungkapnya.

Diakhir Kapolda Banten menambahkan, keberhasilan menjaga Kamtibmas tidak hanya diukur dari seberapa cepat aparat menangani suatu kejadian, tetapi juga dari seberapa banyak gangguan yang mampu dicegah serta seberapa besar kepercayaan masyarakat yang mampu dipelihara.

“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Bhabinkamtibmas, anggota Pam Swakarsa, unsur Sabuk Kamtibmas dan seluruh elemen masyarakat atas dedikasi serta kontribusinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten,” pungkas Kapolda Banten.

Wakapolri Raih Penghargaan The Visionary Leader of National Security, Akademisi Apresiasi Reformasi dan Transformasi Polri

JAKARTA,LENSABANTENINVESTIGASI.COM. – Wakapolri di dampingi Kasatgas Pusat Studi Kepolisian (Ijp Dr Susilo Teguh R, M.Si, ), Sekretaris Percepatan Reformasi Polri (Ijp Kristiono, S.Ik., M.Si) dan Dir PPA-PPO (Bjp Dr Nurul Azizah, M.Si) menerima kunjungan rektor UNISSULA beserta rombongan.
Komitmen Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam mengakselerasi reformasi dan transformasi Polri mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security yang diserahkan langsung oleh Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., dalam audiensi di Ruang Rapat Wakapolri, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/7).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan akademik atas kepemimpinan visioner Wakapolri dalam mendorong reformasi kelembagaan Polri melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan kepolisian, pengembangan scientific policing, serta pembangunan kolaborasi strategis antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi sebagai fondasi penguatan sistem keamanan nasional.

Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut lahir dari penilaian akademik terhadap arah pembaruan yang sedang dijalankan Polri.

“Fakultas Hukum Unissula menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security kepada Bapak Wakapolri karena kami menilai beliau berhasil menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan institusi Polri. Reformasi pendidikan kepolisian, penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian, hingga pembentukan jejaring Pusat Studi Kepolisian bersama perguruan tinggi merupakan langkah-langkah visioner yang menunjukkan bahwa keamanan nasional harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi,” ujar Prof. Gunarto.

Menurutnya, kepemimpinan yang visioner bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga menyiapkan institusi menghadapi perubahan di masa depan.

“Apa yang sedang dilakukan Bapak Wakapolri merupakan investasi jangka panjang bagi lahirnya Polri yang semakin profesional, adaptif, humanis, serta mampu menjawab dinamika keamanan global melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Atas dasar itulah penghargaan ini kami persembahkan sebagai bentuk penghormatan akademik sekaligus dukungan terhadap arah reformasi dan transformasi Polri,” lanjutnya.

Di bawah koordinasi Wakapolri pada bidang pembinaan organisasi, Polri saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis reformasi. Di antaranya pengembangan Laboratorium Kepemimpinan Digital di Sespim Polri untuk membentuk pemimpin adaptif di era digital, pembangunan Laboratorium Sosial di Akademi Kepolisian sebagai wahana penerapan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian (UNIPOL), pembentukan Pusat Studi Kepolisian bersama 77 perguruan tinggi di Indonesia, reformasi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada hak asasi manusia, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi penyidik melalui program sertifikasi nasional.

Berbagai transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer, termasuk penanganan tindak pidana siber, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menerima penghargaan tersebut, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unissula. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kehormatan bagi seluruh insan Polri yang terus berkomitmen melakukan transformasi institusi.

“Transformasi Polri tidak mungkin dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kemitraan dengan perguruan tinggi agar setiap kebijakan, sistem pendidikan, dan penegakan hukum semakin berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi akademik adalah bagian penting dalam membangun Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik,” ujar Wakapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unissula juga mengundang Wakapolri untuk menjadi keynote speaker pada Seminar Internasional Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026. Forum internasional tersebut akan menghadirkan delegasi dari 18 negara di lima benua guna membahas berbagai strategi penanganan kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, dan perdagangan orang.

Wakapolri menyambut baik undangan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi internasional maupun kemitraan dengan dunia akademik merupakan bagian penting dalam memperkuat kapasitas Polri menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas negara.

Audiensi ini menjadi penegasan bahwa hubungan antara Polri dan Unissula tidak hanya sebatas kemitraan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi strategis dalam pengembangan ilmu kepolisian, penguatan kebijakan berbasis riset, serta mendukung reformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, humanis, dan presisi.

Red****

Kapolri Instruksikan Optimalkan Penanganan Karhutla di Riau

Riau,Lensa Banten investigasi.com. – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.

Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau langsung kesiapan Polda Riau terkait dengan penanganan sekaligus menyerahkan peralatan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7/2026).

“Tadi kita cek satu per satu, dan Alhamdulillah saya lihat bahwa seluruh stakeholder yang ada, ini mulai dari Basarnas, kemudian jugq dari BNPB ya, dari BPBD, kemudian TNI-Polri, Manggala Agni, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan swasta, dan juga seluruh kekuatan yang ada, semuanya bersatu. Dan ini tentunya yang kita butuhkan untuk menghadapi potensi Karhutla,” kata Sigit.

Berdasarkan laporan BPBD, sampai saat ini sekitar ada 15 ribu Hotspot yang sudah terdeteksi. “Dan kemudian pada saat dilakukan pendalaman, kurang lebih ada titik api 329 titik yang perlu dilakukan pemadaman. Dan sampai saat ini, termonitor beberapa titik api tersebut ada di luasan kurang lebih 15.000 hektar ya,” ujar Sigit.

Dalam hal ini, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel dan elemen terkait untuk memaksimalkan penanganan karhutla khususnya di Riau. Apalagi, Indonesia juga akan dilanda El Nino.

“Karena memang di Riau ini kebakaran hutannya berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi ada dua kali potensi kebakaran hutan, dan salah satunya yang kita hadapi adalah di bulan Juli, Agustus, mungkin sampai September,” ucap Sigit.

Untuk mengoptimalkan penanganan karhutla, Sigit menekankan kepada personel untuk memperkuat seluruh peralatan yang ada. “Yang tentunya kita semua, khususnya Riau, dan juga saya ingatkan pada seluruh

jajaran untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik,” tutur Sigit.

Menurut Sigit, personel harus mempersiapkan sumber air ketika terjadinya potensi kekeringan. Kemudian, memperkuat edukasi serta sosialisasi soal pencegahan dan bahaya akan karhutla.

“Peraturan dari Pemerintah Daerah saya kira sudah ada, dari Pemerintah Pusat sudah ada, bagaimana terkait dengan tata aturan terkait dengan pembukaan kawasan ya, apalagi untuk dilakukan penanaman-penanaman yang tentunya semua ada

aturannya,” tegas Sigit.

Di sisi lain, Sigit memaparkan sudah memberikan peralatan pendukung tambahan kepada Polda Riau untuk mengoptimalisasi karhutla. Kemudian, Sigit juga menyinggung soal jalur komunikasi yang diharapkan tak putus agar dapat terus berkoordinasi dengan Command Center.

“Juga tadi ada beberapa peralatan mulai dari kendaraan roda dua yang bisa digunakan cepat untuk datang ke tempat yang terjadi potensi adanya titik api, dan juga alat berat. Dan saya kira beberapa alat yang juga bisa digunakan untuk membuat sumur bor, sehingga kemudian ini bisa digunakan untuk mempersiapkan sumber-sumber air baru,” ujar Digital.

“Saya kira ini sebagai bagian dari bentuk kesiapan dari jajaran. Dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Riau yang terus melakukan

berbagai macam upaya. Dan yang paling utama adalah bagaimana menjaga sinergitas dan menjaga kolaborasi. Bagaimana kemudian ini kita sosialisasikan agar masyarakat sama-sama menjaga, merawat hutan kita, sehingga kemudian semuanya bisa terjaga untuk masyarakat, untuk anak-anak cucu kita, untuk generasi yang akan datang,” tambah Sigit mengakhiri

Red***

ISU PHK TOKOPEDIA, SAID IQBAL AKAN TEMUI PEKERJA DAN PERUSAHAAN

Jakarta,LensaBantenInvestigasi.com – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, akan mengecek langsung isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikabarkan terjadi di Tokopedia.

Pengecekan dilakukan setelah beredar kabar mengenai PHK terhadap 90 persen karyawan Tokopedia. Sebelumnya, TikTok Indonesia mengonfirmasi tengah melakukan penyesuaian organisasi, namun tidak mengungkap jumlah karyawan maupun divisi yang terdampak.

“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Cek Fakta Bersama Kemnaker
Menurut Said, pengecekan akan dilakukan bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha.

“Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku,” ujarnya.

Said menekankan persoalan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital perlu dilihat secara komprehensif karena memiliki karakteristik berbeda dengan industri manufaktur.

“Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan,” katanya.

Negara Hadir Lindungi Pekerja dan Usaha
Jika nantinya ditemukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangannya.

“Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi,” tegas Said.

Said juga mengingatkan pemerintah perlu melihat kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Sebab, tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama.

“Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” jelasnya.

Dia mencontohkan, pendekatan dialog yang difasilitasi pemerintah sebelumnya berhasil menyelamatkan sekitar 4.000 pekerja dari ancaman PHK.

“Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital,” pungkas Said Iqbal.

Redaksi

`