Arsip Kategori: Hukum dan kriminal

SERANG,lensabanteninvestigasi.com -Viralnya pemberitaan terkait suami melaporkan istri ke Polsek Ciomas, AZ akhirnya mengungkapkan fakta sebenarnya secara lengkap.

Awalnya AZ tidak sengaja mendengar dan melihat notifikasi pesan WhatsApp HP istri yang berada di atas kulkas. Konotasi pesannya tidak relevan terhadap istri orang. Isi chat WhatsApp tersebut berisi kata-kata mesra dari selingkuhan sang istri berinisial SN.

Saat itu istri AZ marah karena ketahuan chat dengan selingkuhannya oleh suaminya sendiri.

“SN marah membabi buta dengan memecahkan barang perabotan rumah tangga seperti kaca lemari dipecahkan, meja kaca sofa dan Tv pakai golok,” ungkap AZ.

Tidak puas sampai disitu, istri AZ menghampiri suaminya dengan membawa gergaji. Tubuh AZ digergaji, baik badan dan leher suaminya digergaji. AZ hanya terdiam melihat istri mengamuk berulang-ulang menggergaji badannya, AZ hanya bisa beristighfar.

Atas kejadian tersebut, AZ kemudian melaporkan hal yang dilakukan istrinya SN. AZ menelpon Polsek Ciomas dan tidak lama anggota Polsek Ciomas datang ke lokasi dan menyaksikan langsung kerusakan rumah yang dilakukan istri AZ.

Keluarga SN tidak terima dan mendatangi Polsek Ciomas atas kelakuan AZ yang melaporkan istrinya sendiri dengan tuduhan selingkuh.

“Biarlah itu hak mereka terima tidak terima saudaranya (istri saya) laporkan ke Polsek, karena fakta sebenarnya seperti itu adanya. Dan AZ juga sudah mengantongi alat bukti kuat, baik itu dokumen kejadian chat WA dan voice note selingkuhan istrinya tersebut, dokumen pernyataan selingkuhan istri yang diwakilkan ayah selingkuhan di Polsek Ciomas,” tegas AZ.

STATEMENT TAMBAHAN AZ:

“Tak ada niat awal untuk melaporkan seorang istri dan seorang ibu dari kedua anak kandung saya, namun selama 2 minggu saya tunggu itikad baiknya, baik dari yang bersangkutan maupun pihak keluarganya tidak ada rasa merasa bersalah atau menyesal yang ada malah menantang dengan statement ‘Moal bisa ngabui aing ( gak akan bisa penjarakan saya)’. Saya selalu memberikan masukan dan saran bahwa tidak ada 1 orang pun yang kebal akan hukum, semua kedudukan manusia sama di mata hukum tapi saran itu selalu diabaikan.”

“Pada akhirnya saya persilahkan kepada APH agar memproses Lapdu saya sesuai perundang-undangan yang berlaku meski awalnya saya berharap sekaligus meminta kepada para penyidik agar perkara ini bisa dimediasi secara kekeluargaan baik-baik sekalipun di kantor kepolisian. Tapi yang terjadi justru diluar ekspektasi saya dimana saya mendapat kabar pas yang bersangkutan diperiksa diantara atau dibawa puluhan orang ke kantor kepolisian seakan-akan terkesan mau menekan pihak penyidik.”

“Yang lebih ironisnya seakan-akan sudah didramatisir sebelumnya dimana datang massa dan ada pihak media segala tapi ini dugaan saya yah, mudah-mudahan saya yang salah menduga. Meski 99% praduga saya ini amat sangat beralasan dimana timing dan pose pas waktu diambil gambarnya mereka sudah dengan berbaris rapi. Saya sebagai suami dari SN sebenarnya merasa keberatan dengan adanya publikasi ini karena dengan adanya publikasi atau diviralkan ini justru menyudutkan posisi terlapor (istri saya) dimana posisi dia terlapor yang diduga melakukan tindak pidana baik pengerusakan atau penganiayaan itu sendiri.”

“Tapi meski demikian saya hormati dan saya hargai akan upaya mereka yang bermotif untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan saya sebagai seorang suami yang tega melaporkan istrinya. Kita ini hidup di negara hukum dan sebagai warga negara yang taat hukum demi tercapainya rasa keadilan tanpa harus melakukan perlawanan fisik lebih baik menyerahkan peristiwanya ke APH. Karena menunggu itikad baik tidak kunjung datang maka atas inisiatif saya selaku suami dari SN meminta ke pihak APH untuk agar supaya bisa dimediasi (niat awalnya).”

“Tapi karena permasalahan ini sudah viral dan judul dari pemberitaan perkara tersebut menurut saya tidak relevan (Puluhan Orang SERBU Polsek Ciomas) padahal Polsek Ciomas itu bagian dari sebuah institusi yang harus kita jaga dan kita cintai bukan malah seakan-akan dijadikan lawan dengan kata SERBU. Dan disitulah puncak dari permasalahan ini akhirnya melebar karena secara jelas kata serbu itu dikonotasikan sebagai bentuk intimidasi terhadap institusi kepolisian.”

“Jadi kedepannya saya serahkan semuanya ke rekan-rekan penyidik seperti apa dan bagaimana kelanjutannya toh saya sebagai pelapor Alhamdulillah sampai saat ini selalu menerima SP2HP dari pihak penyidik Reskrim Polsek Ciomas.”

TANGGAPAN TERKAIT STATEMENT KAKAK IPAR:

Menyikapi statement dari Sdri Atin selaku kakak ipar dari AZ dan SN, AZ menegaskan: “Jangan membuat pernyataan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara hukum, jika memang ada bukti dan visumnya saya persilahkan Sdr Atin atau SN laporkan saya atas tindakan saya yang selama 8 tahun menganiaya SN selaku istri saya. Karena itu buat saya tuduhan tidak berdasar dan cenderung ke fitnah.”

“Dan kalau pernyataan dari Sdr SN terkait nafkah saya hanya bisa jawab dengan kata ALHAMDULILLAH karena selama yang katanya 8 bulan tidak diberikan nafkah selama itu pula anak-istri saya masih bisa makan, masih bisa membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Ya kalau nafkah yang dimaksud istri saya (SN) ini berupa mobil, pesawat atau lainnya saya terima saya orang miskin dan belum mampu untuk itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin berkata ALHAMDULILLAH saya bukan orang yang termasuk KUFUR NIKMAT karena selama itu pula Allah selalu memberikan rezeki pada saya dan keluarga saya.”

Red/Syam

SERANG, LENSABANTENINVESTIGASI.COM.— Persoalan harta warisan peninggalan almarhum H.J.S. kembali bergulir. Sengketa yang sebelumnya ditempuh melalui jalur perdata tersebut kini berkembang ke ranah pidana setelah pihak ahli waris dari istri kedua melaporkan dugaan adanya keterangan tidak benar dalam dokumen autentik serta dugaan pengalihan atau penguasaan harta waris tanpa persetujuan seluruh pihak yang mengklaim memiliki hak waris.

Laporan tersebut telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan saat ini mendapat pendampingan dari Cecep Azhar selaku kuasa hukum pihak pelapor di Polda Banten.

Kuasa hukum pelapor menyebut terdapat dua persoalan utama yang dipersoalkan, yakni dugaan pemalsuan atau pemberian keterangan tidak benar dalam surat serta dugaan penggelapan terhadap hak atas tanah yang merupakan bagian dari harta peninggalan.

Menurut pihak pelapor, persoalan tersebut bermula dari harta warisan almarhum H.J.S. yang meninggalkan ahli waris dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua. Pihak dari perkawinan kedua yang disebut sebagai ahli waris kemudian mengajukan laporan pidana terhadap sejumlah pihak berinisial W, S, dan pihak lainnya.

Pelapor mempertanyakan proses pengalihan harta peninggalan tersebut. Sebab, menurut mereka, masih terdapat pihak lain yang mengklaim mempunyai hak sebagai ahli waris, namun keberadaannya diduga tidak dicantumkan dalam dokumen yang menjadi dasar pengalihan harta.

“Yang pertama, kami melaporkan adanya dugaan pemalsuan surat. Yang kedua, terkait dugaan penggelapan hak atas tanah atau benda tidak bergerak,” ujar kuasa hukum pelapor.

Kuasa hukum juga menduga terdapat keterangan dalam dokumen autentik yang menyatakan seolah-olah hanya terdapat satu pihak yang memiliki hak sebagai ahli waris. Padahal, menurut pihak pelapor, almarhum H.J.S. masih memiliki ahli waris lainnya dari perkawinan kedua, termasuk istri dan anak-anaknya.

“Menurut dugaan kami, dalam surat tersebut dicantumkan keterangan bahwa tidak ada ahli waris lain. Padahal almarhum mempunyai ahli waris dari istri kedua dan anak-anaknya. Mereka tidak dicantumkan,” kata kuasa hukum.

Atas dasar tersebut, pihak pelapor meminta aparat penegak hukum menelusuri proses pembuatan dokumen yang dipersoalkan, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, serta bagaimana proses pengalihan harta warisan dapat terjadi.

Selain dugaan pemalsuan atau keterangan tidak benar dalam surat, pihak pelapor juga mempersoalkan dugaan penguasaan atau pengalihan tanah yang menurut mereka merupakan bagian dari harta peninggalan almarhum.

Pihak kuasa hukum menegaskan, dugaan tindak pidana tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Mengenai pasal yang akan diterapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ditemukan.

“Kami berharap Polda Banten dapat mengusut perkara ini secara objektif dan transparan. Yang kami persoalkan bukan hanya siapa yang menguasai harta warisan, tetapi bagaimana harta tersebut dapat beralih dan berdasarkan dokumen apa,” ujarnya.

Pihak pelapor berharap seluruh dokumen dan proses hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga dapat diketahui apakah terdapat pelanggaran hukum dalam proses pembuatan dokumen maupun pengalihan harta tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pemalsuan surat, keterangan tidak benar, serta dugaan penggelapan atau penguasaan hak atas tanah tersebut masih dalam proses hukum. Seluruh pihak yang dilaporkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dugaan tersebut belum dapat dinyatakan terbukti sampai terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.