SERANG,LENSABANTENINVESTIGASI.COM.– Majelis Hakim Pengadilan melakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap lahan eks Pasar Kragilan, Jumat (10/7/2026). Lahan seluas 7.000 meter persegi yang berlokasi di Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang itu saat ini tengah bersengketa di pengadilan.
Pemeriksaan setempat dilakukan hakim untuk melihat langsung kondisi dan batas-batas objek sengketa di lapangan.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang, Anton Hermawanto, mengatakan Pemkab Serang dari awal sudah siap menghadapi gugatan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan OPD terkait, di antaranya BPKAD dan Diskoperindag.
“Eksistingnya tanah ini adalah pasar. Sudah puluhan tahun kita kelola dan tidak pernah ada masalah. Tapi silahkan, itu hak setiap warga negara untuk menggugat,” ujar Anton di lokasi, Jumat (10/7/2026).
Kuasa Hukum Pemkab Serang, Cecep Azhar, menambahkan sengketa ini sudah bergulir sekitar 3 hingga 4 bulan. Agenda saat ini adalah pemeriksaan setempat, selanjutnya masuk tahap pembuktian saksi.
Menurut Cecep, ada kekeliruan dalam gugatan yang diajukan penggugat yaitu adanya dugaan cacat formil salah pihak dan atau kurang pihak serta berbeda luas obyek tanah yang disengketakan.
“Dalam perkara ini penggugat menggugat Tergugat E yang jelas-jelas bukan pemilik lahan maupun bangunan. Padahal lahan yang dimiliki Pemkab Serang hanya seluas 7.000 meter persegi. Sementara penggugat menggugat lahan seluas sekitar 11.000 meter persegi,” kata Cecep.
“Jadi gugatan ini salah objek dan salah subjek. Ini tanah Pemkab, seharusnya yang digugat adalah Pemkab, bukan Pak Edi,” lanjutnya.
Cecep juga menegaskan Pemkab memiliki bukti kepemilikan yang kuat. Berdasarkan data desa, kikitir milik penggugat tidak tercatat. Sementara seluruh dokumen aset seluas 7.000 meter persegi sudah tercatat sebagai aset Pemkab Serang.
“Bukti-bukti kita kuat. Ada keterangan dari desa, riwayat tanah, dan lain sebagainya. Ini sebelumnya bukan tanah waris, tapi tanah negara yang dijadikan eks pasar dan menjadi milik Pemkab,” tegasnya.
Dalam sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menanyakan dari total 11.000 meter, berapa luas yang dipersoalkan.
Dengan selesainya pemeriksaan setempat, sidang selanjutnya akan masuk pada agenda pembuktian saksi dari kedua belah pihak. HMM
Pandeglang,LensaBantenInvestigasi.com.– Pembangunan Mushola Al Hidayah di Kampung Kondang, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang masih terus berjalan. Mushola yang diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat ini masih membutuhkan dukungan dana agar dapat segera diselesaikan.
Mushola Al Hidayah nantinya akan difungsikan sebagai tempat pelaksanaan sholat berjamaah, pengajian anak-anak dan dewasa, kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an / TPQ, peringatan hari besar Islam, serta berbagai kegiatan sosial dan keagamaan lainnya.
Keberadaan mushola ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah dan menjadi sarana pembinaan akhlak bagi generasi muda di lingkungan Kampung Kondang.
Gotong Royong Warga Jalan Terus Panitia Dewan Kemakmuran Mushola / DKM Al Hidayah bersama masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin melanjutkan pembangunan dengan swadaya. Semangat gotong royong terus ditunjukkan warga dengan menyumbangkan tenaga, waktu, maupun sebagian rezekinya.
Namun, keterbatasan dana menyebabkan proses pembangunan belum dapat diselesaikan sepenuhnya dan masih dikerjakan secara bertahap.
Ajakan Untuk Dermawan Oleh karena itu, DKM Al Hidayah mengajak para dermawan, relawan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah untuk bersama-sama memberikan dukungan agar pembangunan Mushola Al Hidayah dapat segera rampung.
Bantuan dapat berupa dana, material bangunan, maupun bentuk dukungan lainnya yang sangat berarti bagi kelanjutan pembangunan rumah ibadah ini.
“Kami berharap dengan selesainya pembangunan Mushola Al Hidayah, masyarakat dapat memiliki tempat ibadah yang nyaman dan layak. Pembangunan rumah ibadah ini bukan hanya tanggung jawab panitia, tetapi menjadi amal jariyah bersama demi kemaslahatan umat,” ujar panitia.
DKM Al Hidayah juga menyampaikan apresiasi dan rasa syukur kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa tenaga, pikiran, material, maupun dana. Semoga setiap kebaikan menjadi amal saleh dan mendapat balasan pahala berlipat ganda.
Atas perhatian dan dukungan semua pihak, DKM Mushola Al Hidayah mengucapkan terima kasih. Semoga pembangunan Mushola Al Hidayah di Kampung Kondang, Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang dapat segera selesai dan bermanfaat besar bagi masyarakat.
Serang,LensaBantenInvestigasi.com. – Program Revitalisasi PAUD KB Al Kautsar di Desa Sanding, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang mulai berjalan. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp156.774.000, dan waktu pelaksanaan 90 hari kalender,ini diharapkan menjadi sarana belajar yang lebih layak bagi anak-anak.
Pelaksana kegiatan adalah P2SP dengan pengawasan dari konsultan Bapak Ubaidillah, berdasarkan informasi dari Papan Informasi Publik yang telah terpasang di lokasi.
Komitmen Bersama Demi Pendidikan Anak Berdasarkan pantauan di lapangan pada Jumat, 10 Juli 2026, pekerjaan revitalisasi terus dikebut. Sejumlah pekerja lokal dilibatkan dengan upah Rp150.000 per hari, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga sekitar.
Kepala Sekolah PAUD KB Al Kautsar, Hanani, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui program ini.
“Kami berterima kasih. Untuk teknis pembangunan seperti spek besi 10 mm sudah sesuai arahan konsultan pengawas. Untuk pekerjaan baja ringan juga sudah kami borongkan dengan harga di bawah RAB, yaitu Rp55 juta dari pagu Rp52 juta, sehingga ada efisiensi,” ujarnya via WhatsApp.
Terkait penggunaan material, Hanani menjelaskan bahwa pihaknya terbuka untuk diklarifikasi. “Untuk semen merk Rajawali yang ada di lokasi bukan milik proyek kami. Mungkin itu mungkinnmilik warga ,” jelasnya.
Mengenai K3, Hanani juga menyampaikan bahwa di RAB telah dianggarkan APD berupa rompi dan helm. Pihak sekolah berkomitmen akan terus mengingatkan pekerja untuk menggunakannya demi keselamatan.
Harapan Penggiat dan Masyarakat Penggiat kontrol sosial mengapresiasi langkah awal revitalisasi ini. Namun pihaknya berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan Inspektorat Kabupaten Serang dapat melakukan monitoring agar pekerjaan berjalan sesuai SOP, spesifikasi, dan aturan K3 yang berlaku.
“Kami mendukung penuh program ini. Tujuannya mulia, untuk anak-anak kita. Mari kita kawal bersama agar hasilnya maksimal, transparan, dan bermanfaat jangka panjang,” ungkap penggiat.
Hingga saat ini, Dindik dan Konsultan Pengawas terus berkoordinasi dengan pihak sekolah agar seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Pandeglang,LensaBantenInvestigasi.com – Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni / RTLH di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang disorot publik. Hasil pantauan dan laporan masyarakat menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian material dalam pelaksanaan program tersebut.
Berdasarkan data yang diterima, total bantuan RTLH di Kecamatan Cibitung sebanyak 13 unit. Rinciannya 7 unit di Desa Kiarajangkung dan 6 unit di Desa Kutakarang.
Temuan di Lapangan Pantauan di lokasi, tepatnya di Kampung Sukamulya, Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, pada Sabtu, 11 Juli 2026, ditemukan sejumlah kejanggalan, antara lain:
Lem Perekat Hebel Diduga Bukan SNI Masyarakat menduga material perekat yang digunakan tidak sesuai standar SNI.
Ukuran Kusen Tidak Sesuai Kusen yang terpasang berukuran 10 cm, sementara seharusnya 13 cm. Selisih 3 cm tersebut dibutuhkan untuk pemasangan plesteran tiang.
Spesifikasi Besi Dari 4 batang besi tiang, 2 batang menggunakan besi berukuran 10 mm SNI. Sementara 2 batang lainnya diduga menggunakan besi dengan kualitas di bawah standar atau yang biasa disebut “besi banci”.
Konfirmasi Pihak Terkait Saat dikonfirmasi, Udin selaku pelaksana lapangan mengaku tidak mengetahui terkait dugaan tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa lem yang dimaksud masyarakat merupakan hasil swadaya.
Awak media juga berupaya menghubungi Sohib, yang disebut sebagai pengelola pengadaan material dari perusahaan Sumber Rejeki, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini ditayangkan, yang bersangkutan belum memberikan respon. Upaya konfirmasi langsung ke tempat material juga belum membuahkan hasil.
Hal serupa terjadi saat awak media mencoba menghubungi Bapak Noval selaku pendamping RTLH. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan.
Harapan Masyarakat Masyarakat setempat berharap adanya ketelitian dari para pengelola program, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat unsur swadaya masyarakat.
Mereka mengapresiasi adanya bantuan dari pemerintah, namun meminta agar program RTLH dilaksanakan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan agar bantuan benar-benar bermanfaat dan tahan lama.
Hingga berita ini diturunkan, penelusuran terus dilakukan guna mendorong transparansi publik terkait pelaksanaan Program RTLH di wilayah Kecamatan Cibitung.
CILEGON.LENSABANTENINVESTIGASI.COM, – Komitmen pelayanan publik dan keterbukaan informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon menjadi sorotan. Tim media mengaku mengalami kesulitan menjalin komunikasi dengan jajaran pimpinan dinas saat melakukan upaya koordinasi terkait pengajuan kerja sama publikasi.
Pada Jumat (10/7/2026), tim media kembali mendatangi Kantor DP3AP2KB Kota Cilegon untuk menindaklanjuti surat penawaran kemitraan yang sebelumnya telah disampaikan. Kedatangan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara media dan pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari staf di kantor tersebut, Kepala Dinas sedang melaksanakan agenda di luar kota, Sekretaris Dinas bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), sementara pejabat lainnya juga sedang menjalankan kegiatan di luar kantor.
«”Pak Kepala Dinas sedang ada agenda di luar kota, Sekretaris sedang WFH, dan pejabat lainnya sedang ada kegiatan di luar,” ujar salah seorang staf kepada tim media.»
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelayanan kepada masyarakat maupun mitra kerja. Ketidakhadiran seluruh pejabat yang memiliki kewenangan secara bersamaan dinilai berpotensi menghambat proses koordinasi, komunikasi, serta pelayanan terhadap pihak eksternal yang membutuhkan kepastian.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang responsif merupakan bagian dari implementasi prinsip keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kondisi yang dialami tim media kemudian memunculkan pertanyaan publik: untuk siapa sebenarnya pelayanan prima itu diberikan apabila akses komunikasi terhadap mitra strategis pemerintah masih menemui kendala? Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, masyarakat tentu berharap setiap instansi mampu menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, profesional, dan memberikan kepastian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DP3AP2KB Kota Cilegon belum memberikan tanggapan resmi terkait tindak lanjut surat penawaran kerja sama maupun mekanisme pelayanan terhadap pihak eksternal yang datang untuk melakukan koordinasi.
Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas maupun jajaran DP3AP2KB Kota Cilegon guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjunjung tinggi asas profesionalisme jurnalistik.
SERANG, LENSA BANTEN INVESTIGASI.COM. – DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Provinsi Banten menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten atas keberhasilannya mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dengan total barang bukti mencapai 75 kilogram sepanjang tahun 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD GRANAT Banten, Ir. Budy Tjoanda, CIRP., C.Med., didampingi Ratu Anita Sangadiah dan elyjaro, sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen dan kerja keras Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Wiwin Setiawan, S.I.K., M.H., dalam memberantas jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Provinsi Banten.
Menurut Budy Tjoanda, keberhasilan tersebut merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menunjukkan profesionalisme, dedikasi, dan keseriusan aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan narkotika yang menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa.
“Atas nama DPD GRANAT Banten, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ditresnarkoba Polda Banten beserta seluruh jajaran atas keberhasilan mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan barang bukti mencapai 75 kilogram. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan dan menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam menyelamatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ujar Budy.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba.
GRANAT Banten, lanjut Budy, siap terus mendukung langkah-langkah Polda Banten melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.
“Keberhasilan ini harus menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba. GRANAT Banten siap bersinergi dengan Polda Banten dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkotika demi mewujudkan Banten yang bersih dari narkoba,” tegasnya.
DPD GRANAT Banten berharap keberhasilan pengungkapan kasus ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku serta mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di Provinsi Banten.
Ke depan, GRANAT Banten juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitarnya sebagai bentuk partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan masa depan generasi bangsa.
SERANG,LENSABANTENINVESTIGASI.COM.- Herniawati warga kp. Sanding RT 01/01desa sanding kecamatan petir sangat membutuhkan uluran tangan dan perhatian khusus dari pemerintah setempat
Sungguh. Miris warga kampung sanding RT 01/01 . kecamatan petir kabupaten serang yang sangat memperhatikan dan butuh uluran tangan. Dari pemerintah setempat. Herniawati kesehariannya hanya buruh cuci yang hidup bertahun tahun mengontrak dan hidup sebagai anak yatim piatu kondisi rumah nya sangat memperhatikan rumah yang roboh dan tidak memiliki tempat tinggal
Kehidupan yang serba kekurangan iya jalanin yang usaha serabutan dan sebagai buruh cuci di suatu tempat pondok pesantren. Isak tangis anak yatim piatu yang sangat membutuhkan Uluran tangan dr pemerintah setempat
Bertahun tahun mengharap bantuan . Dari pemdes setempat namun tidak pernah di gubris dan tidak pernah di realisasikan dan herniawati pun tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari desa. Herniawati yang hidup serba kekurangan dan sangat miris dalam hidup nya kini sangat memperhatinkan
Karena ketidak mampuan herniawati juga tidak mampu membangun rumah nya. Untuk makan sehari hari pun mereka kesulitan jangan kan untuk mem bangun rumah pak. buat makan aja kita masih susah ucap seorang warga setempat saat di wawancara awak media
Saat ini penghasilan herniawati yang tidak menentu dan tidak ada untuk biaya membangun rumah yang sudah miring dan hampir roboh beliau hanya bisa berharap satu satu nya rumah nya bisa di bedah ucap warga setempat “tambah nya”
Melihat ke adaan rumah herniawati yang tinggal di rumah status ngontrak dengan sebaulan 300rb bertahun tahun mengharapkan batuan bedah rumah padahal kondisi rumah nya sangat tidak layak huni
Fatmawati adik dari herniawati pun mengharapkan bantuan uluran tangan dari kepala desa sanding dan perkim kabupaten serang dan kacamatan hingga pemerintahan setempat agar bisa hidup dengan layak dan mempunyai tempat tinggal
Kami berharap pemerintah desa. Daerah dan pusat jangan tutup mata akan hal tersebut kalo bukan dari pemerintah lantas dari siapa lagi.kalo bukan dari bantuan pemerintah
Herniawati hanya bisa berharap pemerintah untuk membantu perbaikan rumah yang kami huni. Rumah kami sudah hampir rubuh dan tidak bisa di tempati kami sangat sedih pak kami tidak punya rumah dan kami berharap rumah kami di bangun dan dapat perhatian dari pemerintah ucap Fatmawati adik herniawati saat di wawancara awak media
Kota Serang,LensaBantenInvestigasi.com – Partai Golkar Kecamatan Kasemen menggelar Musyawarah Kecamatan / Muscam Tahun 2026 di Gedung Gapura Indra, Kota Serang.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh H. Nunung, Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Serang, serta jajaran pengurus lainnya seperti Bapak Roni dan Bapak Taufik.
Muscam ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi organisasi untuk menyusun kepengurusan baru periode 2026-2029.
Penyerahan Bendera dan Penetapan Ketua Baru Dalam musyawarah tersebut dilakukan prosesi penyerahan bendera Partai Golkar secara simbolis kepada pengurus baru.
Berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, H. Hamami secara resmi ditunjuk sebagai Ketua PK Partai Golkar Kecamatan Kasemen masa bakti 2026-2029.
Hadirnya Sekretaris DPD Golkar Kota Serang dalam kegiatan ini menunjukkan dukungan penuh partai terhadap kepengurusan baru di tingkat kecamatan.
Diharapkan di bawah kepemimpinan H. Ahmad Hamami, Partai Golkar Kecamatan Kasemen semakin solid, bergerak aktif, dan mampu memenangkan agenda-agenda partai ke depan.
JAKARTA,LENSABANTENINVESTIGASI.COM. – Wakapolri di dampingi Kasatgas Pusat Studi Kepolisian (Ijp Dr Susilo Teguh R, M.Si, ), Sekretaris Percepatan Reformasi Polri (Ijp Kristiono, S.Ik., M.Si) dan Dir PPA-PPO (Bjp Dr Nurul Azizah, M.Si) menerima kunjungan rektor UNISSULA beserta rombongan. Komitmen Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. dalam mengakselerasi reformasi dan transformasi Polri mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security yang diserahkan langsung oleh Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., dalam audiensi di Ruang Rapat Wakapolri, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/7).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan akademik atas kepemimpinan visioner Wakapolri dalam mendorong reformasi kelembagaan Polri melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi pendidikan kepolisian, pengembangan scientific policing, serta pembangunan kolaborasi strategis antara institusi kepolisian dan perguruan tinggi sebagai fondasi penguatan sistem keamanan nasional.
Rektor Unissula, Prof. H. Gunarto, S.H., M.H., menyampaikan bahwa penghargaan tersebut lahir dari penilaian akademik terhadap arah pembaruan yang sedang dijalankan Polri.
“Fakultas Hukum Unissula menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security kepada Bapak Wakapolri karena kami menilai beliau berhasil menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan institusi Polri. Reformasi pendidikan kepolisian, penguatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian, hingga pembentukan jejaring Pusat Studi Kepolisian bersama perguruan tinggi merupakan langkah-langkah visioner yang menunjukkan bahwa keamanan nasional harus dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi,” ujar Prof. Gunarto.
Menurutnya, kepemimpinan yang visioner bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga menyiapkan institusi menghadapi perubahan di masa depan.
“Apa yang sedang dilakukan Bapak Wakapolri merupakan investasi jangka panjang bagi lahirnya Polri yang semakin profesional, adaptif, humanis, serta mampu menjawab dinamika keamanan global melalui kolaborasi dengan dunia akademik. Atas dasar itulah penghargaan ini kami persembahkan sebagai bentuk penghormatan akademik sekaligus dukungan terhadap arah reformasi dan transformasi Polri,” lanjutnya.
Di bawah koordinasi Wakapolri pada bidang pembinaan organisasi, Polri saat ini tengah menjalankan berbagai agenda strategis reformasi. Di antaranya pengembangan Laboratorium Kepemimpinan Digital di Sespim Polri untuk membentuk pemimpin adaptif di era digital, pembangunan Laboratorium Sosial di Akademi Kepolisian sebagai wahana penerapan scientific policing, transformasi STIK-PTIK menuju Universitas Kepolisian (UNIPOL), pembentukan Pusat Studi Kepolisian bersama 77 perguruan tinggi di Indonesia, reformasi kurikulum pendidikan yang berorientasi pada hak asasi manusia, kepemimpinan, dan pelayanan publik, serta peningkatan kompetensi penyidik melalui program sertifikasi nasional.
Berbagai transformasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan Polri dalam menghadapi tantangan keamanan kontemporer, termasuk penanganan tindak pidana siber, perlindungan perempuan dan anak, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hingga peningkatan kualitas pelayanan kepolisian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menerima penghargaan tersebut, Wakapolri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Fakultas Hukum Unissula. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan kehormatan bagi seluruh insan Polri yang terus berkomitmen melakukan transformasi institusi.
“Transformasi Polri tidak mungkin dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kemitraan dengan perguruan tinggi agar setiap kebijakan, sistem pendidikan, dan penegakan hukum semakin berbasis riset, ilmu pengetahuan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kolaborasi akademik adalah bagian penting dalam membangun Polri yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik,” ujar Wakapolri.
Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unissula juga mengundang Wakapolri untuk menjadi keynote speaker pada Seminar Internasional Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diselenggarakan pada 30 Juli 2026. Forum internasional tersebut akan menghadirkan delegasi dari 18 negara di lima benua guna membahas berbagai strategi penanganan kejahatan transnasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, anak, dan perdagangan orang.
Wakapolri menyambut baik undangan tersebut dan menegaskan bahwa kolaborasi internasional maupun kemitraan dengan dunia akademik merupakan bagian penting dalam memperkuat kapasitas Polri menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas negara.
Audiensi ini menjadi penegasan bahwa hubungan antara Polri dan Unissula tidak hanya sebatas kemitraan kelembagaan, tetapi berkembang menjadi kolaborasi strategis dalam pengembangan ilmu kepolisian, penguatan kebijakan berbasis riset, serta mendukung reformasi Polri menuju institusi yang semakin profesional, modern, humanis, dan presisi.
Riau,Lensa Banten investigasi.com. – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau langsung kesiapan Polda Riau terkait dengan penanganan sekaligus menyerahkan peralatan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7/2026).
“Tadi kita cek satu per satu, dan Alhamdulillah saya lihat bahwa seluruh stakeholder yang ada, ini mulai dari Basarnas, kemudian jugq dari BNPB ya, dari BPBD, kemudian TNI-Polri, Manggala Agni, kemudian juga ada perusahaan-perusahaan swasta, dan juga seluruh kekuatan yang ada, semuanya bersatu. Dan ini tentunya yang kita butuhkan untuk menghadapi potensi Karhutla,” kata Sigit.
Berdasarkan laporan BPBD, sampai saat ini sekitar ada 15 ribu Hotspot yang sudah terdeteksi. “Dan kemudian pada saat dilakukan pendalaman, kurang lebih ada titik api 329 titik yang perlu dilakukan pemadaman. Dan sampai saat ini, termonitor beberapa titik api tersebut ada di luasan kurang lebih 15.000 hektar ya,” ujar Sigit.
Dalam hal ini, Sigit mengingatkan kepada seluruh personel dan elemen terkait untuk memaksimalkan penanganan karhutla khususnya di Riau. Apalagi, Indonesia juga akan dilanda El Nino.
“Karena memang di Riau ini kebakaran hutannya berbeda dibandingkan dengan wilayah lain. Jadi ada dua kali potensi kebakaran hutan, dan salah satunya yang kita hadapi adalah di bulan Juli, Agustus, mungkin sampai September,” ucap Sigit.
Untuk mengoptimalkan penanganan karhutla, Sigit menekankan kepada personel untuk memperkuat seluruh peralatan yang ada. “Yang tentunya kita semua, khususnya Riau, dan juga saya ingatkan pada seluruh
jajaran untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik,” tutur Sigit.
Menurut Sigit, personel harus mempersiapkan sumber air ketika terjadinya potensi kekeringan. Kemudian, memperkuat edukasi serta sosialisasi soal pencegahan dan bahaya akan karhutla.
“Peraturan dari Pemerintah Daerah saya kira sudah ada, dari Pemerintah Pusat sudah ada, bagaimana terkait dengan tata aturan terkait dengan pembukaan kawasan ya, apalagi untuk dilakukan penanaman-penanaman yang tentunya semua ada
aturannya,” tegas Sigit.
Di sisi lain, Sigit memaparkan sudah memberikan peralatan pendukung tambahan kepada Polda Riau untuk mengoptimalisasi karhutla. Kemudian, Sigit juga menyinggung soal jalur komunikasi yang diharapkan tak putus agar dapat terus berkoordinasi dengan Command Center.
“Juga tadi ada beberapa peralatan mulai dari kendaraan roda dua yang bisa digunakan cepat untuk datang ke tempat yang terjadi potensi adanya titik api, dan juga alat berat. Dan saya kira beberapa alat yang juga bisa digunakan untuk membuat sumur bor, sehingga kemudian ini bisa digunakan untuk mempersiapkan sumber-sumber air baru,” ujar Digital.
“Saya kira ini sebagai bagian dari bentuk kesiapan dari jajaran. Dan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di wilayah Riau yang terus melakukan
berbagai macam upaya. Dan yang paling utama adalah bagaimana menjaga sinergitas dan menjaga kolaborasi. Bagaimana kemudian ini kita sosialisasikan agar masyarakat sama-sama menjaga, merawat hutan kita, sehingga kemudian semuanya bisa terjaga untuk masyarakat, untuk anak-anak cucu kita, untuk generasi yang akan datang,” tambah Sigit mengakhiri
